ibantosteknologihijau.co.id [blog]

Call us: 0251 - 7592033 / 0857-8086-5512

E-mail: info.teknologihijau@gmail.com

Permen LH No. 12 tahun 2006 menyebutkan bahwa Pembuangan air limbah ke laut (discharge) adalah proses pembuangan sisa usaha dan/atau kegiatan dari proses produksi dalam bentuk cair ke laut yang dilakukan secara terus menerus dan/atau periodik.

Dasar hukum yang digunakan :

  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Alur Proses Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut :

ALUR PROSES PERMOHONAN IPLC

3. Persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut 

Persyaratan pembuangan air limbah ke laut didasarkan pada perhitungan daya tampung lingkungan laut, karakteristik air limbah yang dibuang, rona awal badan air (laut/estuari), dampak pembuangan, dan upaya pengendalian dampak serta rencana pemantauan. Berdasarkan hal ini, maka persyaratan administratif permohonan izin pembuangan air limbah ke laut adalah sebagai berikut:

No Jenis Dokumen Keterangan
1. Surat Permohonan
  • Ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan up. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  • Ditandatangani oleh Direktur yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan di atas Materai Rp. 6000,00 disertai cap perusahaan
  • Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermaterai.
2. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
  • Pernyataan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan ini benar dan tidak direkayasa
  • Ditandatangani pemohon/penanggung jawab dan bermaterai
3. Salinan Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan
  • Berupa salinan izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan sesuai kegiatan yang diajukan permohonannya.
  • Izin Lingkungan dimaksud merujuk kepada PP 27 tahun 2012 dan Permen LH Nomor 05 tahun 2012.
  • Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.
4. Formulir Isian Izin Pembuangan  Limbah Cair ke Laut
  • Diisi lengkap sesuai lampiran I Permen LH Nomor 12 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut

 

5. Kajian Pembuangan Air Limbah ke Laut
  • Sesuai lampiran II Permen LH Nomor 12 tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut

 

6. Softcopy dokumen permohonan
  • Softcopy dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentuk Compact Disc (CD) atau Flash Drive (FD)

 

 Untuk melakukan kajian pembuangan air limbah ke laut dapat menghubungi infoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (PT. Ibantos Teknologi Hijau).

by Imr dari MenLH No. 2006/2012 - pelayanan terpadu KLHK

 

Pada PP No. 27 tahun 2012 dijelaskan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 

Dasar Hukum mengenai izin lingkunngan adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib Amdal
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan 

Izin Lingkungan diterbitkan oleh :

1. Menteri, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL yang diterbitkan oleh menteri. (untuk usaha yang lebih dari 1 wilayah provinsi, di wilayah yang sedang dalam sengketa dengan negara lain, di wilayah laut lebih dari 12 mil laut, di lintas batas NKRI dengan negara lain).

2. Gubernur, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL yang diterbitkan oleh gubernur. (untuk usaha lebih dariii wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas kabupaten/kota, wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai)

3. Bupati/Walikota, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota. (untuk usaha yang berlokasi pada 1 wilayah kabupaten/kota dan wilayah paling jauh 1/3 dari wilayah laut kewenangan provinsi.

by Imr dari PP 27/2012