ibantosteknologihijau.co.id [blog]

Call us: 0251 - 7592033 / 0857-8086-5512

E-mail: info.teknologihijau@gmail.com

SKILLED PROFESSIONALS

Environment Consultant

Sebagai konsultan lingkungan kami siap mendampingi perusahaan dalam pembuatan dokumen lingkungan, penyiapan dokumen proper, pendampingan teknis izin PPLH (pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan), serta kajian lingkungan lainnya.

EFFECTIVE PLANNING.

Engineering Support

Kami melengkapi pelayanan kami dengan layanan teknik (mekanikal-elektrik) seperti alat pengendali pencemaran air dan udara. Seringkali permasalahan kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya terkait masalah administratif saja, namun juga persyaratan teknis lainnya.

GREEN CONCEPT

The Other Services

Sebagai jawaban dari kebutuhan pasar, kami juga menawarkan jasa pembuatan konsep pemanfaatan-pengolahan limbah B3, pembuatan laboratorium kimia dan lingkungan, pengelolaan energi, sampai hidroponik dan agrobisnis

Pada PP No. 27 tahun 2012 dijelaskan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 

Dasar Hukum mengenai izin lingkunngan adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib Amdal
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan 

Izin Lingkungan diterbitkan oleh :

1. Menteri, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL yang diterbitkan oleh menteri. (untuk usaha yang lebih dari 1 wilayah provinsi, di wilayah yang sedang dalam sengketa dengan negara lain, di wilayah laut lebih dari 12 mil laut, di lintas batas NKRI dengan negara lain).

2. Gubernur, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL yang diterbitkan oleh gubernur. (untuk usaha lebih dariii wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas kabupaten/kota, wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai)

3. Bupati/Walikota, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota. (untuk usaha yang berlokasi pada 1 wilayah kabupaten/kota dan wilayah paling jauh 1/3 dari wilayah laut kewenangan provinsi.

by Imr dari PP 27/2012